Program Food Bank Pekalongan
terus menunjukkan perkembangan sejak mulai diujicobakan. Hingga pertengahan
Juli 2026, sebanyak 27 kelurahan telah menyerahkan data sekitar 470 keluarga
rentan yang diprioritaskan sebagai penerima manfaat, sementara empat dapur
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyatakan
komitmen menyalurkan kelebihan produksi makanan melalui skema tersebut.
Penggagas Food Bank Pekalongan,
Prof. Dr. Ahmad Subagyo, mengatakan perkembangan tersebut menjadi modal sosial
yang positif untuk memperluas jangkauan program penyaluran makanan layak
konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Yang paling menggembirakan adalah
semangat warga untuk menjadi relawan. Sekarang sudah ada 27 kelurahan yang
mengidentifikasi dan menyampaikan data penerima manfaat. Terkumpul sekitar 470
keluarga yang memang membutuhkan bantuan pangan,” katanya kepada kanalplus.id
usai penandatanganan komitmen, Sabtu (11/7/2026).
Selain bertambahnya data calon penerima manfaat, Ahmad
menyebut kini telah ada empat dapur SPPG yang
menyatakan kesediaan menjadi mitra Food Bank. Meski baru
satu dapur yang hadir dalam penandatanganan komitmen, ia menegaskan dapur-dapur
lainnya selama ini telah mulai menyalurkan kelebihan makanan melalui Food Bank.
“Hari ini memang baru satu SPPG yang hadir.
Tetapi empat dapur sudah berkomitmen. Bahkan tanpa penandatanganan formal pun
mereka selama ini sudah berbagi melalui Food Bank. Itu menunjukkan ada kemauan bersama untuk membantu
masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ahmad, keberadaan Food Bank menjadi solusi bagi berbagai pihak. Di satu sisi,
program ini membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat
miskin dan rentan. Di sisi lain, Food Bank menjadi
saluran yang akuntabel bagi dapur MBG untuk
mendistribusikan kelebihan produksi makanan yang tidak dapat dikonsumsi oleh
pengelola dapur maupun relawan.
“Nah, di sinilah Food Bank memberikan
solusi. Kelebihan pasokan makanan bisa diterima, dicatat lalu disalurkan kepada
mereka yang berhak dengan akuntabilitas, transparansi dan penuh
pertanggungjawaban,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat Food Bank juga akan difasilitasi pemerintah untuk berdialog
dengan organisasi perangkat daerah, Baznas dan para pengelola dapur MBG guna menyamakan persepsi mengenai mekanisme
penyaluran bantuan pangan tersebut.
“Kami optimistis karena budaya gotong royong masyarakat
Pekalongan masih sangat kuat. Mudah-mudahan pekan depan ada pertemuan bersama
sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan Food Bank benar-benar menjadi solusi bersama,” paparnya.
Sementara itu, pemilik salah satu SPPG sekaligus pengelola katering sehat, Lutfiyati
Hasinah, menyatakan pihaknya mantap bekerja sama dengan Food Bank karena memiliki visi yang sama dalam mengurangi
pemborosan pangan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Saya sangat senang dengan gagasan Food Bank. Kelebihan produksi yang masih sangat layak dan
berkualitas bisa dimanfaatkan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan,” terangnya.
Menurut Lutfiyati, profesionalisme Food Bank menjadi salah satu alasan utama pihaknya menjalin
kerja sama. Seluruh proses penyaluran dilakukan dengan pencatatan yang jelas
sehingga setiap donasi dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami merasa terbantu karena Food Bank adalah lembaga yang profesional. Penyaluran kelebihan
produksi menjadi tercatat, transparan, dan memiliki SOP yang baik,” bebernya.
Ia menjelaskan, pada dasarnya dapur MBG berupaya meminimalkan sisa makanan. Namun dalam
kondisi tertentu tetap terdapat makanan cadangan (buffering) yang masih layak konsumsi. Sebelum ada kerja sama,
kelebihan makanan tersebut umumnya dimanfaatkan untuk relawan internal. Kini,
melalui Food
Bank, makanan tersebut dapat
disalurkan lebih luas kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau ada pihak di luar yang sangat
membutuhkan dan belum terjangkau, tentu kami lebih senang jika makanan itu bisa
dimanfaatkan. Kebermanfaatan bagi masyarakat menjadi prioritas,” tuturnya.
